agus joko pramono Secrets

When given that the Board Member II, he undertook the point out economical administration and accountability, specifically in the field of economic system and national development planning.

IDI's Board is made up of ten associates from different supreme audit establishments. Get to know them superior in our "Satisfy the Board" sequence.

Ditemui usai menjalani tes wawancara, Agus mengaku digali terkait berbagai upaya yang akan dilakukannya ketika terpilih menjadi pimpinan KPK nantinya.

In relation into the establishment, the job of the BPK Vice Chairman as the Vice-Chair from the UN IAAC can reinforce BPK's dedication in supporting the optimization of Indonesian international policy and improve the image from the BPK as an institution with competencies recognized in the Global degree.

Sustainability administration accounting in achieving sustainable enhancement plans: The purpose of performance auditing during the producing sector

Furthermore, he has participated in many international workshops and classes and it has contributed being a speaker in Global discussion boards, like the United Nations conferences on SDGs and at the INTOSAI Congress.

This "Cited by" count includes citations to the subsequent articles more info in Scholar. Those marked * may very well be distinctive within the posting during the profile.

Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih position pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.

Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.

Ketika ditanya apakah dia yakin dan percaya diri dengan jawaban yang disampaikannya di hadapan para penguji, Agus hanya merespons singkat. "

Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.

Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.

Pansel menggelar tes wawancara secara tertutup. Wartawan dilarang untuk meliput ke dalam lokasi tes wawancara. Tes kali ini juga tidak disiarkan secara langsung. Awak media hanya bisa menunggu di area luar gedung.

Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *